ArtikelGaya HidupOlahragaPendidikan

MANUSIA : ANTARA VAKSINASI DAN HAK ASASI

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menjujung tinggi hak warga negaranya. Secara filosofi hak warga tertuang pada Pancasila sebagai falsafah bangsa, yang tercakup dalam sila ke-II kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila ke-V keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[1] Dalam konteks manusia yang bernaung dibawah negara yang berdaulat tentunya memiliki hak yang diberikan, dilindungi juga bebas mengabdi kepada negara, pun demikian manusia yang hidup dalam suatu kelompok sosial memiliki tanggung jawab dan kewajiban menjalankan aturan yang berlaku.[2] Tidak ada perbedaan hak dan kewajiban sesama manusia sekalipun memiliki keberagaman budaya, suku, bahasa, tempat menetap (geografi), mata pencaharian, warna kulit, agama, strata sosial serta lainnya, memiliki hak dan kewajiban. Sebagai anggota masyarakat kegiatan berinteraksi merupakan rutinitas, baik perspektif pekerjaan, hubungan kekeluargaan maupun peribadatan tentu manusia selalu berusaha bergaul dengan manusia lainnya. Proses bergaul menyebabkan manusia disebut makhluk sosial sekalipun ada perbedaan-perbedaan diantara meraka dalam pergaulan sehari – hari.

Interaksi mendorong manusia membentuk suatu perubahan, saling mempengaruhi dan adanya hubungan timbal balik kepada hal yang baik atau buruk.[3] Sifat saling berpendapat serta mempengaruhi merupakan komponen penting manusia dalam pemelihara dan kelestarian hidup bermasyarakat, bisa disebut kerukunan bermasyarakat. Dalam kehidupan, sifat adaptasi dengan lingkungan sosial harus dilakukan baik dari segi perilaku, aturan, adat istiadat serta nilai, inilah yang dilakukan manusis agar dapat berinteraksi dengan lingkungan budaya.[4] Menjaga kerukunan bermasyarakat dapat berupaya menjaga persatuan atau menghindari konflik sosial, namun demikian sifat saling mempengaruhi berpotensi melahirkan revolusi budaya seperti ketegangan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu syarat terjadinya revolusi budaya adalah sikap pemimpin atau pemerintah dalam memberikan rasa aman, kebijakan, kepuasan dan keinginan masyarakat.

Salah satu fenomena revolusi budaya ialah benturan kebijakan vaksinasi dengan hak asasi dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan vaksinasi ditetapkan pemerintah untuk menghadapi wabah corona virus desease 2019 (covid-19), dimana penyakit ini menular dari mengkonsumsi kelelawar oleh manusia kemudian virus menyebar sesama manusia melalui enzim yang ada pada organ pernafasan manusia. Awal munculnya covid-19 bermula dari wilayah Wuhan negara China. Oleh WHO menyatakan ada 232.636.622 terjangkit covid-19 termasuk di wilayah Indonesia.[5] Untuk mengendalikan wabah ini, Indonesia mencegah infeksi pernafasan dengan melakukan protokol kesahatan (prokes). Prokes seperti menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker merupakan hal baru bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dikarenakan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki sifat sosial tinggi dan suka bergaul, melaksanakan adat istiadat, menjalankan berbagai kebudaya dan kepercayaan seacara beramai-ramai, senang bergotong royong juga gemar bersilaturahmi. Ditambah Perkembangan teknologi yang begitu pesat, menjadikan teknologi informasi hadir dalam aktivitas masyarakat dapat menerima informasi, berita, juga wacana yang cepat serta memberikan potensi informasi yang kurang kredibel terhadap fenomena vaksin covid-19.

Perkembangan teknologi seperti televisi mobile phone, jejaring, microsoft, IOS dan Android memberi pengaruh pada masyarakat. Apa yang terjadi di belahan negeri dapat diakses seketika, fenomena peserta vaksinasi yang mengalami kelumpuhan dapat diperoleh hanya dalam hitungan detik,[6] pengguna teknologi dapat berinteraksi tanpa batasan jarak, tempat dan waktu.[7] Hadirnya teknologi informasi ditengah kehidupan masyarakat memudahkan manusia dalam memperoleh informasi namun disisi lain dapat menurunnya kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah atas mengendalikan wabah ini, akibat informasi yang kurang valid mudah beredar. Sebagai warga Indonesia, masyarakat tentunya memiliki kebebasan berpendapat dan menjalankan kehidupannya masing-masing, disisi lain masyarakat dituntut untuk bisa menyeleksi informasi yang akurat dan menjaga keadaan tetap kondusif. Masyarakat yang memiliki hak dan kewajiaban dituntut mengikuti kegiatan vaksinasi yang sesuai dengan aturan yang ditentukan. Dalam pelaksanaan vaksinasi warga negara Indonesia dianjurkan berpatisipasi, walaupun disegi lain memilki sifat merdeka untuk memilih divaksin atau menolak, sekaligus juga memiliki keterbatasannya sebagai warga negara Indonesia dalam hal mengambil kebijakan, inilah yang disebut monodualis. Namun, dari waktu ke waktu kegiatan vaksinasi mengalami berbagai rintangan, mulai dari berkurangnya partisipasi warga hingga penolakan vaksin. Beberapa warga kecamatan Samatiga kabupaten Aceh Barat enggan untuk di vaksin dengan dalih ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda, seolah tidak memiliki waktu untuk divaksin. Di bagian wilayah Aceh lainnya, beberapa oknum menghalangi proses vaksinasi dengan mendatangi secara bergrombolan ke tempat vaksin yang diselenggarakan petugas medis setempat dengan melanggar protokol kesehatan dan merusak meja, kursi, dokumen dan alat medis seperti yang terjadi di kecamatan Susoh kabupaten Aceh Barat Daya akhir bulan September lalu.

Budaya terbentuk dengan adanya produser pesan,[8] dalam masyarakat terdapat penyandian-penyadian pesan yang relatif berbeda antara anggota masyarakat.[9] Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai etnis atau mempunyai heterogenitas dengan ciri khas yang tentu berbeda-beda.[10] Mulai berakhirnya orde baru budaya dengan kearifan lokal yang menjujung tinggi persatuan mulai menghadapi tantangan dengan hadirnya produser pesan baru dalam kehidupan masyarakat. Dengan kebebasan berpendapat sebagian masyarakat menjadi apatis dan berujung anarkis terlebih pada masa pandemi yang banyak beredar berita yang tidak kredibel. Seolah kondisi pandemi covid-19 tak lebih parah dari beredarnya informasi tentang efek pasca vaksinasi.

Pandangan terhadap vaksinasi bagi sebagian masyarakat terlihat jelas, beberapa dari mereka memiliki antusias tinggi untuk divaksin dengan pemahaman bahwa setelah vaksin kekebalan tubuh meningkat dengan adanya antibodi melawan covid-19. Sebagiannya perlu legalitas vaksin yang bahwa vaksi tidak berbahaya dan sah menurut Islam. Tidak tutup kemungkinan juga diantara meraka ada beberapa yang masih belum memahami kegunaan vaksin dan masih menilai bahwa vaksin covid-19 dapat menyebabkan kelumpuhan serta kematian. Sebagian yang menolak meyakini pemeriksaan tubuh peserta vaksin yang dilakukan petugas vaksinasi kurang efektif seperti riwayat penyakit tidak terdeteksi yang dapat mengganggu kekebalan tubuh pasca vaksin serta terjadi kelumpuhan. Beberapa lainya menolak karena kandungan vaksin yang mengkhawatirkan, adanya zat yang berbahaya dan molekul yang dapat merubah fungsi organ tubuh. Beredarnya berita tentang adanya teknologi chip yang ada dalam molekul tersebut menambah kegaduhan yang semulanya bersifat kondusi berubah menjadi apatis. Sebagian terpaksa vaksin dengan anggapan mematuhi kebijakan, walau peserta vaksin memiliki penyakit seperti darah tinggi, penyakit asam lambung dll.

Jadi, vaksinasi menjadi sarana untuk mengatasi pandemi covid-19, mengikuti kebijakan negara telah berpatisipasi kepada nusa dan bangsa, dengan memperhatikan kewajibannya sebagai warga negara. Banyak warga yang masih menunggu vaksinasi demi menjaga kerukunan sekalipun berada pada wilayah aman covid-19. Menjadi kekhawatiran bersama bahwa ada warga negara yang menggunakan haknya dalam mengambil kebijakan, warga yang apatis terhadap protokol kesehatan, masih berleluasa berinteraksi tanpa mempedulikan penyebaran corona virus desease 2019 yang membahayakan. Sebagai makhluk monodualis hendaknya menyikapi dengan arif kegiatan vaksinasi dengan memperhatikan kewajibannya sebagai warga negara juga berusaha menjaga keadaan tetap kondusif dalam bermasyarakat.


[1] A.S. Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia Ed. 1, Cet. 11, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015) hlm. 29.

[2] Abdul Karim, Komunikasi Antar budaya di Era Modern: Vol. 3, No.2, 2015. hHlm. 326.

[3] Deddy. Mulyanan, Jalaluddin. Rahmat, Komunikasi Antar Budaya Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2010), hlm. 34

[4] Anita Febiyana, Ade Tuti Turistiati, Komunikasi Antarbudaya Dalam Masyarakat Multikultur (Studi Kasus pada Karyawan Warga Negara Jepang dan Indonesiadi PT. Tokyu Land Indonesia): vo3,  no.1, 2019. hlm. 35.

[5] https://covid19.who.int/table diakses pada 30 September 2021 jam 13:43

[6] Wawancara dengan Fery Vonna warga Samatiga, tentang perkembanagn informasi dalam fenomena vaksin covid-19. Pada tanggal 25 September 2021.

[7] Abdul Karim, Komunikasi Antar budaya di Era Modern: Vol. 3, No.2, 2015. hlm. 327.

[8] Deddy. Mulyanan, Jalaluddin. Rahmat, Komunikasi Antar Budaya…, hlm. 20.

[9] Anita Febiyana, Ade Tuti Turistiati, Komunikasi Antarbudaya …, hlm. 35.

[10] Nurudin. Sistem Komunikasi Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014), hlm. 9

Similar Posts